Panitia Khusus (Pansus) laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DPRD DKI Jakarta melaporkan Gubernur DKI Jakarta ke KPK. Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama santai merespons laporan itu.
Ahok menilai langkah itu menunjukkan DPRD DKI kurang sekolah. "Aku kasihan sama kawan-kawan DPRD. Ini politik pansus namanya. Tapi aku suka, karena semakin terlihat siapa yang kurang sekolah dan kurang baca," kata Ahok di Pasar Taman Puring, Jalan Kyai Maja, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2015).
Ahok menjelaskan, BPK masih membutuhkan waktu 20 hari untuk menindaklanjuti temuan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ia yakin laporan Pansus DPRD DKI ke KPK akan sia-sia.
"DPRD kurang sekolah atau gimana ya? BPK saja belum selesai menginvestigasi terus dilaporin. Apa yang mau kamu laporkan? Berarti DPRD lebih hebat daripada BPK, BPK saja masih butuh 20 hari untuk menemukan temuan," ujar Ahok.
Ahok menyebut BPK telah melanggar aturan dengan memperpanjang waktu audit. "Audit investigasi 60 hari kayaknya enggak ketemu, makanya mereka minta perpanjang 20 hari. Ini saja sudah menyalahi aturan, masa sudah 60 hari masih mau perpanjang 20 hari? Berarti bukan salah kami dong," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu membandingkan tindakan Pansus DPRD DKI antara temuan lahan Sumber Waras dengan temuan indikasi korupsi sarana pendidikan dalam APBDP 2014 dan temuan BPK terhadap audit pengelolaan TPST Bantar Gebang oleh PT Godang Tua Jaya tahun 2014.
"Bantar Gebang sudah lama belum ada laporan BPK-nya? Kok enggak ada pansus sih? Scanner dan UPS ada enggak temuan? Sudah ada yang mau masuk penjara. Ada enggak pansus? Enggak. Terus ada enggak dalam KUA-PPAS? Enggak ada. Itu ada dana siluman tiba-tiba muncul kenapa enggak ada pansus," tanya Ahok.
Tags
Berita