Pemilukada di Palopo ternoda. Kantor Wali Kota Palopo dan beberapa gedung dibakar massa Minggu, 31 Maret kemarin beberapa saat setelah pleno penetapan walikota terpilih. Polisi diminta menangkap pelakunya.
Puluhan ribu warga yang turun mengawal jalannya rapat terbuka pleno penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kota Palopo berujung anarkis, sekira pukul 13.00 Wita, Minggu siang, 31 Maret kemarin. Aksi massa yang brutal itu membuat 10 gedung pemerintahan ludes dibakar massa. Kantor Harian Palopo Pos juga ikut dibakar massa.
Pantauan FAJAR, kebrutalan massa menjadi ketika jajaran Polres Palopo beserta sejumlah satuan BKO memblokade massa di depan Sekratariat DPD Golkar Kota Palopo.
Massa yang diduga pendukung salah satu calon wali kota itu berbuat anarkis ketika mengetahui hasil pleno di KPU yang mengunggulkan pasangan Judas-Akhmat (JA). Massa kemudian melampiaskan amarahnya dengan melempari blokade polisi lalu balik melempari dan membakar Kantor Sekretariat DPD II Partai Golkar Kota Palopo.
Personel Polres Palopo bersama BKO dari Brimob dan TNI yang jumlahnya 700-an personel tidak mampu berbuat banyak akibat jumlah massa yang terus membludak dan anarkis. Satuan Pemadam Kebakaran Kota Palopo juga tidak mampu berbuat maksimal karena massa yang hampir menguasai seluruh ruas jalan. Gedung yang dibakar pun hangus terbakar tanpa penanganan secara maksimal.
Tidak puas dengan membakar Sekretariat Golkar, massa kemudian membakar kantor BKD, kantor keuangan, kantor wali kota, kantor Satpol-PP, ruang pola, dan kantor dishubkominfo Kota Palopo. Bahkan, massa di bagian timur juga ikut membakar Kantor Kecamatan Wara Timur.
Selain itu, massa terus anarkis dengan ikut merusak kantor Panwas Kota Palopo dan sejumlah fasilitas umum. Dan terakhir, massa balik menyerang Kantor Harian Palopo Pos dengan cara melempar dan membakar surat kabar harian satu-satunya di Kota Palopo ini. Massa juga merusak Kantor Biro Harian Fajar Kota Palopo.
Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKL), Buhari Kahar Mudzakkar mengecam tindakan anarkis ini. Selain mencederai proses demokrasi, kejadian ini juga merusak persaudaraan warga Wija To Luwu.
"Polisi harus mengusut kejadian ini dan segera menangkap pelakunya. Siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab," kata Buhari kemarin.
Anggota DPRD Sulsel ini menambahkan kerusuhan ini juga merusak sendi-sendi demokrasi yang sudah terbangun selama ini. Apalagi dalam konteks pilkada, setiap kandidat sudah menandatangani komitmen siap kalah dan siap menang di awal tahapan kampanye.
Kapolres Palopo, AKBP Endang Rasidin juga berpendapat sama. Menurut dia, kebrutalan masyarakat Kota Palopo diluar prediksi mereka. “Luar biasa sampai kacau seperti ini. Kami hanya mengantisipasi KPU, tapi ternyata massa merusak fasilitas umum dan gedung pemerintahan lainnya,” aku Endang.
Untuk itu, pihaknya mulai mengambil langkah persuasif dengan terus mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak terpancing aksi propokasi. “Kami juga meminta BKO tambahan ke Polda sebanyak 2 SSK atau sebanyak 200-an personil brimob,” sebutnya.
Menurut Endang, pihaknya sangat prihatin dengan kejadian itu. Sebab, massa tidak hanya melempar dan membakar tapi juga menggunakan sejumlah senjata tajam dan senjata api rakitan jenis paporo. “Status Palopo siaga satu. Dalam insiden ini, kami juga sudah mengamankan satu pelaku yang hendak membakar kantor wali kota,” tegas Endang.
Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun berdasarkan jumlah gedung dan fasilitas pemerintahan yang dibakar dan dirusak massa, kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. “Butuh biaya besar memperbaiki semua kerusakan ini. Yang parah juga, semua berkas pemerintahan habis terbakar,” aku salah seorang PNS pemkot Palopo yang ditemui di Kantor Wali Kota Palopo, pasca pembakaran kemarin.
Sumber : Harian Fajar
Tags
Berita