Peluncuran kartu 'sakti' dinilai bisa menjadi blunder bagi Presiden Jokowi. Bahkan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) itu bisa menjadi batu sandungan bagi Jokowi dalam masalah hukum.
Ketika musim kampanye dan masa debat calon presiden, mantan gubernur DKI Jakarta itu bahkan sempat menunjukkan dua kartu kepada publik yang terkait dengan visi misinya memajukan pembangunan ekonomi.
Pada debat dimoderatori ekonom Ahmad Erani Yustika itu, Jokowi membawa Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
Menurutnya, dua kartu tersebut merupakan langkah awal membangun modal dasar pembangunan, yakni manusia Indonesia yang produktif.
 |
| Kartu Sakti Jokowi. Dok. ROL |
"Dengan pembangunan manusia itu kita menjadi produktif. Kalau meningkat kita akan mempunyai daya saing," ujar Jokowi seperti di wartakan Republika.
Presiden mengatakan, anggaran untuk kartu sakti ini sudah ada di Menteri Keuangan.
Dilansir dari laman Inilah, Jum’at (7/11/2014), bahwa Presiden mengaku, dirinya tidak melapor ke DPR karena DPR saat ini saja terpecah. Yakni antara DPR yang sah dilantik MA, dan DPR tandingan oleh parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang merupakan gabungan parpol pendukung Jokowi-JK.
Pemerintah bekerja cepat karena ingin memenuhi harapan banyak orang, melayani rakyat. Seperti soal Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera, tentu sudah ada anggarannya dan ini bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan.
Lha, kalau harus lapor dulu ke DPR, lapor kemana? ketemu siapa? ke komisi yang mana? alat kelengkapan dewan-nya mana? … Apa saya harus menunggu terus..?
Kita inginnya cepat, tapi kenapa DPR bergerak lamban ?
-Untuk kepentingan rakyat kita jangan main-main…- ungkapnya.
Tags
Aneka