TNI Belum Maksimal, Wajib Militer Akan Berlaku di Indonesia

DPR bersama pemerintah sedang menggodok RUU Komponen Cadangan (Komcad). Dalam draft tersebut terdapat aturan wajib militer bagi warga negara.
Anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Nefo Kertopati mengungkapkan komponen cadangan tersebut sangat dibutuhkan. Pasalnya, komponen utama pertahanan negara yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum mampu melaksanakan fungsi pertahanan secara menyeluruh.
"Hal ini disebabkan keterbatasan alat utama sistem senjata, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Atas dasar itu, komponen cadangan menjadi pendukung utama komponen utama," kata wanita yang akrab dipanggil Nuning itu di Jakarta, Minggu (2/6/2013).
TNI Belum Maksimal, Wajib Militer Akan Berlaku di IndonesiaNuning mengakui tidak mudah memosisikan komponen cadangan tersebut dalam situasi global. Alasannya, ketersediaan sarana dan prasarana, regulasi serta sinergi kebijakan antara lembaga pengelola negara dibutuhkan dalam memadukan kekuatan komponen cadangan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.
Nuning mengungkapkan pelaksanaan fungsi pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan negara.
"Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung," kata Politisi Hanura itu.
Nuning menjelaskan komponen cadangan adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Warga negara merupakan bagian sistem pertahanan yang dibekali melalui wajib militer yang mampu meningkatkan nasionalisme dan patriotisme. Sehingga mampu melaksanakan fungsi pertahanan negara.
"Sebagaimana tujuan pertahanan negara, warga negara bertugas menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan dari ancaman," tuturnya.
Ancaman tersebut, ujarnya, bersifat militer dan non-militer, bersifat internal maupun eksternal, fisik dan non-fisik serta berifat multidimensional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya.
Dalam era globalisasi, kualitas ancaman semakin meluas dan melampui wilayah internal negara. Ancaman pertahanan keamanan bersifat eksternal terkait dengan kejahatan internasional, berupa terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut perusakan lingkungan, agresi maupun pelanggaran wilayah.
"Hubungan ketergantungan dalam sistem global menimbulkan erosi kedaulatan negara. Pemanfaatan teknologi dan informasi memungkinkan potensi ancaman semakin menyebar," ujarnya. (Tribunnews)



June 03, 2013

11 komentar:

  1. wow thank for info ya sob :D :D

    ReplyDelete
  2. Siip,bener ntuh.... emg,diwajibkan militer?

    KUNBAL,saya tunggu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Masalah pasti atau tidaknya gan, sementara ini masih dalam proses

      Delete
  3. semoga saja terealisasikan wacana pemerintah untuk wajib militer :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Masalah terealisasinya gan kita tunggu aja putusan finalnya

      Delete
  4. Kayak korea aja ya wajib militer.... kalau bener yang daftar CPNS akan jadi menurun, kan yang wajib militer denger2 CPNS yang memenuhi syarat....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ada beberpa negara sob salah satunya Singapura, AS sendiri pernah menerapkan WAMIL tetapi kemudian dihapuskan

      Delete
  5. Ane siap ikut wajib militer
    semoga aja berlaku cepat

    ReplyDelete
  6. Itu di wajib kan,pada,PNS,pekerja atau buruh,tidak di terapkan untuk pemuda pemudi indonesia,harusnya,yg di utamakan ialah pada pemuda pemudi indonesia,bukan pada para pekerja atau sebagainya,.. konyol saya rasa.,apalagi,yg di katakan hanya orang2 yang terpilih saja,yg harus mngikuti wamil,bukan semua,...harusnya di masing2 daerah,wamil di terapkan biar merata dan menyeluruh,,Semua wilayah di indonesia ini memiliki panggalan,atau pertahan masing2,,saya hanya ingin mempermudah,agar tidak terjadinya cemburu sosial dan hinaan antara masyarakat.. thanks.

    ReplyDelete


loading...